PONTIANAK, Kalbar – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq tiba di Pontianak Kalimantan Barat dalam rangka kunjungan kerja terpadu, pada Kamis petang (7/8).
Dalam kunjungan ini Kapolri didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri yaitu Kabaharkam, Dankorbrimob, As SDM, Aslog, Kakorlantas dan Kapusdokkes, sedangkan agenda yang akan dilakukan dalam kunjungan kerja ini yaitu penanaman mangrove di pesisir Kabupaten Mempawah, peninjauan Gerakan Pangan Murah Polri, serta meninjau titik rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat yang dijadwalkan besok, Jumat (8/8).
Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto saat menyambut rombongan di Lanud Supadio menjelaskan bahwa ada tiga agenda utama dalam kunjungan ini. “Kapolri beserta Menteri LHK akan melakukan kegiatan penanaman mangrove bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di wilayah pesisir Mempawah sebagai bagian dari program rehabilitasi kawasan pesisir dan mitigasi perubahan iklim, selain itu rombongan dijadwalkan meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Polri di Polsek Mempawah Hilir sebagai bagian dari stabilisasi harga bahan pokok dan pengendalian inflasi jelang akhir tahun, Kapolri juga akan melakukan patroli udara menggunakan helikopter untuk memantau perkembangan titik api karhutla yang tersebar di sejumlah wilayah Kalbar.”, jelas Pipit.
Di kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno menyampaikan bahwa Polda Kalbar telah mempersiapkan pengamanan secara menyeluruh untuk mendukung kelancaran kegiatan Kapolri dan Menteri LHK selama berada di wilayah hukum Kalimantan Barat. “Sejumlah personel dari berbagai satuan telah disiagakan, baik di lokasi kedatangan, penanaman mangrove, titik kegiatan gerakan pangan murah Polri, maupun sepanjang rute patroli udara agar agenda berjalan aman dan kondusif,” ujar Bayu.
Kunjungan Kapolri dan Menteri LHK ke Kalimantan Barat tidak hanya sebagai langkah simbolis, namun juga mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam membangun sistem perlindungan lingkungan yang tangguh dan partisipatif. Melalui kombinasi penegakan hukum, rehabilitasi ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat, Kalbar diharapkan mampu menjadi wilayah percontohan dalam tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
