Pontianak, Kalimantan Barat – Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., menerima kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Ruang Graha Khatulistiwa Polda Kalbar. Kunjungan ini merupakan bagian dari masa persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan strategi penegakan hukum di wilayah Kalbar. Jum’at(25/07)
Dalam sambutannya, Irjen Pol Pipit Rismanto memaparkan kondisi geografis, demografis, serta isu-isu strategis Kalimantan Barat kepada rombongan Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi III.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kajati Kalbar, Kepala BNNP Kalbar, Wakapolda Kalbar, dan Pejabat Utama (PJU) Polda Kalbar.
Kalbar, dengan luas wilayah mencapai 14,68 juta hektare dan jumlah penduduk 5.646.268 jiwa, dihadapkan pada tantangan hukum dan keamanan yang kompleks. Isu strategis utama yang disoroti antara lain adalah Perkebunan sawit dan pertambangan tanpa izin (PETI), Penyalahgunaan subsidi migas dan pupuk, Penyelundupan barang dan orang di wilayah perbatasan, termasuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kejahatan konvensional dan penyalahgunaan narkoba yang masuk melalui jalur tikus dari Malaysia.
Kapolda juga menjelaskan penggunaan anggaran Polda Kalbar tahun 2025 yang mencapai Rp1,45 triliun, dengan realisasi serapan anggaran sebesar 50,27% hingga pertengahan tahun. Beliau menekankan perlunya dukungan anggaran tambahan untuk optimalisasi tugas kepolisian, termasuk pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara dan mendukung mobilitas personel melalui anggaran perjalanan dinas.
Dalam hal penegakan hukum, Polda Kalbar mengedepankan pendekatan Restorative Justice (RJ) bila memungkinkan. Ini sejalan dengan kebijakan hukum progresif yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibanding sekadar hukuman.
Polda Kalbar juga mencatatkan penurunan signifikan gangguan Kamtibmas dan angka kejahatan pada periode Januari–Juli 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Atas kinerjanya, Polda Kalbar menerima penghargaan nasional dari KPK dan Kementerian ATR/BPN dalam hal penanganan Tipikor, TPPO, dan konflik pertanahan.
Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Polda Kalbar menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Dengan pendekatan kolaboratif, transparan, dan solutif, Polda Kalbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepolisian kepada masyarakat.
“Dukungan dari legislatif melalui evaluasi dan masukan strategis menjadi fondasi penting bagi keberhasilan Polri dalam menciptakan keamanan, keadilan, dan penegakan hukum yang berintegritas di Bumi Khatulistiwa” Tutup Kapolda Kalbar
