PONTIANAK – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kapolda Kalbar), Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI beserta rombongan di Graha Khatulistiwa, Mapolda Kalbar. (Rabu, 10/12/2025).
Dalam pertemuan strategis tersebut, Kapolda yang didampingi Wakapolda Kalbar, Pejabat Utama (PJU) Polda Kalbar, serta Kapolres Jajaran, memaparkan dinamika keamanan, tantangan geografis sebagai wilayah perbatasan, hingga capaian penegakan hukum sepanjang tahun 2025.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar dan Kepala BNNP Kalbar beserta jajaran.
Dalam paparannya, Kapolda Kalbar menyoroti posisi Kalimantan Barat sebagai Provinsi terluas kedua di Indonesia dengan garis perbatasan darat sepanjang 966 Km yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
”Kalimantan Barat memiliki karakteristik unik dan menantang. Dengan 74 titik jalur tikus di perbatasan, potensi kerawanan seperti penyelundupan narkoba, illegal mining, hingga masalah pekerja migran sangat tinggi. Oleh karena itu, Polda Kalbar tidak bisa dianggap sebagai Polda tipe kecil, mengingat luas wilayah dan kompleksitas masalahnya,” ungkap Kapolda Kalbar.
Selain itu, juga ditegaskan perubahan mindset penegakan hukum di tubuh Polda Kalbar.
”Kami menekankan perhatian serius dalam memberantas kejahatan yang merugikan kekayaan negara seperti korupsi, illegal mining, dan penyimpangan BBM. Namun, pendekatan kami saat ini telah bergeser dari paradigma retributif ke restoratif.”
“Penegakan hukum hari ini bukan lagi tentang memenjarakan orang sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Terbukti, dari kasus korupsi saja, kami berhasil melakukan asset recovery senilai Rp23,78 miliar untuk negara,” tegas Irjen Pol Pipit Rismanto.
Sepanjang tahun 2025, Polda Kalbar telah memberikan reward kepada 319 personel berprestasi, namun juga tidak ragu melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 29 personel yang melanggar kode etik berat.
Permohonan Dukungan Legislatif
Di hadapan anggota Komisi III DPR RI, Kapolda menyampaikan kebutuhan mendesak terkait pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara serta penambahan kuota Perwira lulusan Sespimmen, Akpol, dan SIP untuk memperkuat manajerial di wilayah hukum Kalbar.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kalbar, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., menambahkan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Polda Kalbar untuk menyampaikan aspirasi demi optimalisasi pelayanan Publik.
”Kunjungan Reses Komisi III DPR RI ini adalah bentuk pengawasan sekaligus dukungan legislatif terhadap kinerja Polri di daerah.”
“Kami berharap apa yang dipaparkan Bapak Kapolda, terutama mengenai kebutuhan sarana prasarana dan kekhususan penempatan Personel di wilayah perbatasan, dapat diperjuangkan di pusat. Tujuannya satu, agar Polda Kalbar semakin responsif, kolaboratif, dan solutif dalam melayani Masyarakat.” Pungkas Bayu.
Kegiatan diakhiri dengan diskusi pendalaman antara anggota Komisi III DPR RI dengan jajaran Polda Kalbar, Kejati, dan BNNP terkait isu-isu aktual di Bumi Khatulistiwa.
